Membangun Budaya Politik Siswa

.
Oleh Widaningrum, S.Pd.

Jumlah pemilih pemula yang sangat signifikan membuat banyak partai politik (parpol) peserta pemilu, khususnya calon anggota legislatif (caleg) atau calon presiden (capres), menjadikannya sebagai salah satu target andalan raihan suara.

Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Presiden tahun 2009, para caleg dan capres bersaing untuk menarik para pemilih pemula agar memilih mereka. Kampanye mereka disampaikan melalui media massa cetak dan elektronik, alat peraga seperti spanduk atau poster yang dipasang di tempat-tempat strategis, atau stiker yang disebarkan di komunitas-komunitas remaja.

Sayangnya, sangat jarang isi pesan yang beraroma positif dari kampanye mereka. Perhatikan saja, kampanye para caleg dan capres lebih banyak berisi pernyataan bernada memuji-muji diri, bukan mengenalkan visi, misi, dan program mereka.

Melalui kampanye, para pemilih pemula yang sebagian di antaranya kalangan siswa SMA dan mahasiswa perguruan tinggi semester awal tentu sedikitnya bisa mengetahui nama dan wajah caleg atau capres yang akan berlaga dalam Pemilu 2009 atau kapan tepatnya pemilu DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan. Namun, tak lebih dari itu, mereka tak mengenal track record (jejak rekam) para caleg dan capres yang sering dilihatnya di televisi dan ribuan spanduk.

Kenyataannya di lapangan, amat jarang siswa SMA yang tertarik pada urusan politik. Pemilih pemula pada umumnya lebih tertarik menonton acara hiburan ketimbang berita politik. Tidaklah mengherankan jika mereka lebih mengenal biografi penyanyi atau bintang sinetron ketimbang presiden atau kepala daerahnya. Sebagian besar pemilih pemula bahkan tidak mengetahui betapa pentingnya memilih dalam pemilu. Mereka yang menyempatkan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pun pada umumnya memilih tanpa pertimbangan rasio, tapi lebih menggunakan emosi.

Realitas budaya politik ini bukanlah sinyal positif bagi kehidupan politik bangsa. Pasalnya, keberadaan mereka sesungguhnya amat menentukan nasib republik ini di masa mendatang. Bagaimanapun, regenarasi kepemimpinan bangsa merupakan sebuah keniscayaan. Kiprah politik generasi tua pada waktunya harus diganti oleh generasi muda. Sangatlah wajar jika kalangan pemilih pemula diproyeksikan sebagai pemegang estafet kepemimpinan bangsa, baik di level nasional maupun lokal.

Untuk itu, ikhtiar membangun budaya politik bagi pemilih pemula merupakan sebuah keharusan yang tak bisa ditawar-tawar. Ikhtiar mulia tersebut bisa dilakukan dengan menyeriusi agenda pendidikan politik yang tentu dengan dukungan berbagai pihak.
Salah satu pihak yang sangat diharapkan bisa berperan langsung menjalankan agenda pendidikan politik adalah sekolah. Alasannya, sekolah merupakan lembaga pendidikan tempat para pemilih pemula dan calon pemilih pemula belajar. Sekolah juga dinilai memiliki sumber daya politik potensial, di antaranya para guru.

Dalam konteks ini, guru pendidikan kewarganegaraan, sosiologi, atau sejarah bisa diberdayakan menjadi agen pendidikan politik bagi siswa. Melalui mereka, para siswa bisa diberikan pemahaman tentang demokrasi dan kepemiluan, di antaranya soal kaitan pemilu dengan demokrasi, pentingnya memilih dengan sikap kritis dalam pemilu, dan hak dan kewajiban siswa saat dan setelah memilih.

Untuk itu, para guru perlu menyiapkan diri dengan memperkaya pengetahuan tentang dasar-dasar politik dan kepemiluan, tak sebatas yang tercantum pada kurikulum. Para guru juga perlu menyiapkan mental dan menguatkan visi kebangsaan: mengajar siswa tak sekadar asal gugur kewajiban, tapi lebih jauh untuk menciptakan generasi yang kaya akan pengetahuan agar peka zaman sekaligus melek politik. ****

Penulis, guru SMA Nusantara Kota Bandung dan SMA Shandy Putra Kabupaten Bandung.

[ Harian Pikiran Rakyat, Senin, 5 Januari 2009 ]
.
.